Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat pelanggaran administrasi publik serta langkah-langkah vang dapat ditetapkan dan dievaluas di lingkungan pemerintah kabupaten mukomuko untuk mengidentifikasi serta menilai kasus penvalahgunaan wewenang. Tindak Pidana Korupsi merupakan isu hukum yang menarik untuk dibahas pada saat ini, karena selain merugikan perekonomian negara, juga merupakan permasalahan global yang melanda di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi terus mengalami pertumbuhan dan berkembang baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, dengan berbagai modus operandi yang muncul seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi vang dicapai oleh umat manusia. Tindak pidana korupsi saat ini telah merasuki berbagai lembaga penyelenggara negara, baik di sektor eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan terjadi di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap kelangsuAngan hidup sebuah bangsa dan negara, mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk berkomitmen dalam memberantas, mencegah, dan mengatasi masalah korupsi. Sayangnya, ironisnya, kasus tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan di hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan wewenang bagi para pemegang jabatan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia.