UU No. 6 Tahun 2014 UU Desa yang mengatur tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan desa hak untuk menentukan nasib sendiri dalam mengelola sumber daya dan peluang di wilayah mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan program pembangunan desa dan penguatan masyarakat desa. Kami berharap dengan undang-undang ini, desa-desa semakin mandiri dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Disini peneli merumuskan beberapa rumusan penelitian dalam karya ilmiah ini dengan tujuan 1) Untuk mengkaji apakah Dualisme Desa yang ada di Desa Banjar memicu terjadinya konflik 2) Untuk memahami bagaimana peranan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat mewujudkan harmonisasi pada dualism desa yang terjadi di Desa Banjar. Pada penelitian dalam karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini mengkaji penelitian agar hasilnya relevan dengan menggunakan tahapan penelitian yakni melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya undang-undang No 6 Tahun 2014 secara umum mempertegas bahwa dengan adanya dualisme desa tidak selalu menyebabkan konflik melainkan terjalin hubungan harmonis, semuanya itu terjadi bagaiaman manajemen desa dalam mengelola terkait administrasi desa dinas dan desa adat.