Pembagian harta waris bagi orang yang beragam islam telah diatur dalam KHI dan bukan beragama islam dalam KUHPerdata. Para ahli waris juga dapat membagi harta waris melalui perdamain, dimana persyaratan utamanya adalah kesepakatan para ahli waris hal ini diatur dalam 183 KHI . Perdamaian tersebut dituangkan dalam perjanjian baik itu perjanjian dengan akta otentik atau pun perjanjian dibawah tangan. Permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana pembagian harta waris almarhum Mollong berdasarkan kompilasi hukum islam .apakah perjanjian pembagian harta waris almarhum Mollong mengikat secara hukum.Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedangkan metode deksriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pembagian waris harus tunduk terhadap kompilasi hukum islam sehingga Janda mendapat pembagian waris 1/8 bagian sedangkan anak perempuan almarhum mollong mendapat 2/3 bagian waris. Untuk menyelesaiakan perselisihan pembagian harta maka para ahli waris sepakat membagi harta dengan perbandingan pembagian 50:50, yaitu 50 bagian menjadi hak istri ketiga dan 50 bagian menjadi hak kedua anak almarhum mollong dan kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian. Adapaun saran dari hasil penelitian ini adalah ahli waris perlu memperhatikan syarat sahnya pembagian waris yang telah ditentukan dalam AL-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam.