Pembatalkan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 disebutkan sebagai akibat banyaknya penolakan timnas Israel dari berbagai ormas, partai politik, dan juga tokoh politik. Tindakan penolakan tersebut merupakan bagian dari bentuk demokrasi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Disisi lainnya ketentuan dalam statute FIFA sebagai induk organisasi sepak bola sedunia memandang penolakan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam dunia sepak bola sebagai olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dengan mengesampingkan perbedaan pandangan politik, suku, ras, tingkat ekonimi dan dalam hal apapun lainnya di luar konteks olahraga. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji demokrasi dan civil society dalam sportivitas sepakbola pada gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Tulisan ini merupakan kajian analisis deskriptif. Tehnik pengumpulan data menggunakan analisis deskriptif yang menekankan fokus perhatian pada studi kepustakaan, dan ketentuan perundangan yang berlaku serta Statuta FIFA.