Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis UU Tipikor No. 20 tahun 2001 terhadap terhadap praktik gratifikasi penerimaan mahasiswa baru dalam lingkungan pendidikan tinggi dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa larangan penerimaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru secara tegas termaktub dalam ketentuan UU Tipikor No. 20 Tahun 2001 sebagai tindakan gratifikasi dalam Pasal 12B gratifikasi dalam pengertian luas meliputi pemberian barang, uang, potongan, pembagian atau komisi, pemberian pinjaman tanpa adanya bunga serta fasilitas lainnya pada anggota PNS ataupun penyelenggara Negara lainnya dapat dianggap sebagai suap jika terdapa hubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan tugasnya”. Kemudian dalam Pasal 12 Huruf e yang ditegaskan bahwa Bagi setiap PNS ataupun penyelenggara Negara yang memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum ataupun dengan melakukan penyalahgunaan atas kekuasaan serta kewenangannya dengan memaksa seseorang atau orang lain untuk membayar, memberikan atau untuk menerima suatu pembayaran dengan potongan ataupun untuk mengerjakan suatu hal bagi dirinya” Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada peraturan yang menetapkan bahwa masyarakat diwajibkan memberikan sejumlah biaya untuk mendapatkan bangku dalam suatu pendidikan tinggi. Selain itu, menurut maka bagi oknum yang melakukan tindakan sebagaimana termaktub dalam unsur pasal tersebut dapat dikenakan penjara seumur hidup ataupun penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun serta denda minimum dua ratus juta rupiah dan maksimum hingga satu miliar rupiah