Salah satu bentuk pelaksanaan road map reformasi birokrasi di Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diatur terakhir dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021. Ketika suatu instansi pemerintah telah memenuhi kriteria penilaian yang dipersyaratkan, maka kepadanya akan diberikan predikat ZI-WBK dan/atau WBBM. Pada prakteknya, masih banyak instansi pemerintah yang berangapan bahwa predikat ZI-WBK WBBM merupakan pencapaian akhir, sehingga berlomba-lomba bagaimanapun caranya supaya memperoleh predikat tersebut, meskipun dengan mengabaikan integritas. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui mengapa fenomena di atas bisa terjadi, dan apakah benar predikat ZI-WBK dan/atau WBBM hanya merupakan formalitas untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif kajian pustaka, terutama dari sisi peraturan perundangan terkait, teori dari beberapa buku, jurnal, artikel media massa/elektronik yang mendukung penulisan. Adapun hasil pembahasan yang diperoleh adalah, secara konsep pembangunan dan evaluasi ZI-WBK WBBM terutama dari sisi peraturan perundangan sudah cukup baik. Apabila semua tahapan dilalui dengan serius sesuai prosedur yang ditetapkan, penuh integritas, dan komitmen melakukan perubahan dari seluruh anggota satuan kerja/unit kerja (pimpinan dan jajarannya), maka perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik pada satuan kerja/unit kerja yang memperoleh predikat tersebut adalah nyata, bukan sekedar formalitas belaka.