ABSTRAKOrganisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi pemberontak sebagai subjek hukum ditinjau dari hukum internasional. Dan apakah dengan pembukaan kantor perwakilan OPM di Inggris dapat diklasifikasi sebagai pengakuan Inggris terhadap organisasi tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pemberontak sebagai subjek hukum internasional adalah Konvensi Den Haag IV 1907, serta Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949. Pemberontak, Insurgent dan Belligerent tetap berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan hukum internasional. Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum memiliki personal yuridik sebagai subyek hukum internasional karena tidak memenuhi kriteria pemberontak sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907 serta Konvensi Jenewa. 1949. Sedangkan status pembukaan Kantor Perwakilan OPM di Inggris tidak mempengaruhi sikap Inggris dalam menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia termasuk pengakuan Papua sebagai bagian dari NKRI. Penyeleaian konflik Papua hendaknya menempuh cara perundingan damai dan terintegral dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat di Papua sacara keseluruhan.