Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pendekatan sentralistik dalam pemerintahan menjadi pendekatan desentralistik yang berfokus pada pemerintahan daerah. Namun, perubahan ini menyebabkan berbagai masalah, termasuk ketidaksesuaian peraturan sektoral dengan undang-undang otonomi daerah.Akibatnya, terjadi perselisihan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan di antara daerah itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengulas kembali konsepsi urusan konkuren dalam kerangka otonomi sebagai sistem yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, sejauh mana teks peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan semangat dan filosofi otonomi atau malah menjadi tidak relevan dan melenceng dari visi awalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai negara kesatuan dengan wilayah yang luas dan keragaman etnis dan budaya di Indonesia, memberikan otonomi kepada daerah menjadi pilihan yang tepat untuk memfasilitasi percepatan pembangunan di daerah. Namun, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah sebagai bagian dari otonomi adalah konsekuensi dari pembagian pemerintahan ke tingkat lokal, yang selain memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah dalam mengelola wilayahnya