Pendanaan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD ditujukan untuk menciptakan keseimbangan partai politik ( parpol ) di Indonesia. Keterbatasan finansial yang dialami oleh partai politik pada akhirnya menyebabkan partai politik dikuasai oleh para penyumbang yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan ataupun keputusan politik. Dominasi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap pengabaian kepentingan dari masyarakat yang merupakan salah satu peran sentral partai politik dalam demokrasi. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik dan pelembagaan partai politik dan konsep pembiayaan partai politik. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari observasi dan wawancara dengan pengurus partai politik di Kutai Barat dan studi pustaka berdasarkan jurnal, laporan, dan studi dokumentasi. Hasil artikel ini menggambarkan bahwa bantuan keuangan partai politik di Kutai Barat belum mampu mengakomodir pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik per tahun sehingga dibutuhkan kenaikan bantuan keuangan dari APBD disesuaikan dengan peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa partai politik berperan sentral dalam demokrasi untuk menampung aspirasi serta mengagresi kepentingan masyarakat. Namun, peran sentral tersebut sering kali mengalami kendala dalam hal keterbatasan finansial sehingga melahirkan oligarki dari penyumbang kepada partai politik yang berdampak pada pengabaian kepentingan masyarakat.