Kelahiran Perma 2/2012 Batasan Tipiring dan Jumlah Denda merupakan respon atas kebutuhan hukum masyarakat agar penanganan perkara yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring) dapat mewujutkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam tertib hidup bermasyarakat.Mediasi penal sebagai bagian dari restorative justice menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara tipiring yang secara adil melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana bersama-sama mencari solusi yang implikasinya menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula sebagai pergeseran paradigma keadilan dalam hukum pidana yang dahulu menekankan pada pembalasan dan pemberian ganti rugi. Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan perkara tipiring yang memerlukan juklak dan juknis agar tercipta kesatuan dan kepastian penerapan hukum.Publikasi konsep dan pemahaman tentang Perma Batasan Tipiring dan Jumlah Denda dan pada gilirannya didorong agar DPR dan Pemerintah segera merevisi KUHP sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perlu segera disusun peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang mengatur mediasi penal termasuk penghentian penuntutan dan proses berperkara apabila mediasi penal menapai keberhasilan. Perlu ditingkatkan kordinasi antar penegak hukum melalui forum Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementrian Hukum dan HAM untuk merumuskan berbagai Juklak dan Juknis Pelaksanaan Perma Batasan Tipiring dan Jumlah Denda.