Di negara demokrasi seperti Indonesia, partisipasi masyarakat publik dalam perumusan kebijakan bukanlah hal yang baru. Proses memberikan masyarakat lebih banyak kesempatan teknis dan otoritas lebih untuk bekerja sama memecahkan masalah dikenal sebagai pasrtisipasi publik. Pada 1960-an, sejumlah organisasi internasionalmempromosikan partisipasi dalam praktik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, yang mengarah pada diskusi baru-baru ini tentang partisipasi sebagai konsep dan praktik pembangunan. Penelitian ini menggunakan informan 9:1 dari kepala desa. 5 anggota masyarakat, 1 orang BPD, 1 orang LPM, dan 1 pemimpin agama Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selain itu, pengumpulan informasi, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan adalah motode yang digunakan untuk analisi data.