Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi Hukum Ambang Batas Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas Pilpres untuk Pemilu 2024 berdasarkan Pasal 6A(2) UUD 1945. Penelitian ini merupakan studi hukum yuridis normatif, pendekatan undang - undang, dan pendekatan historis digunakan dalam pendekatan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan: yakni, sejarah ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang pertama kali tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. pada Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen dari seluruh kursi di DPR atau 20 persen suara nasional yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hasil pemilihan anggota DPR. Ketentuan UU tersebut kemudian menjadi cikal bakal presidensial threshold dan diterapkan pada pemilu 2004 ;Hal lainnya adalah urgensi hukum ambang batas pemilihan presiden, wakil presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2024,yang kini menjadi perbincangan publik. Beberapa partai dan kelompok kepentingan politik ingin ambang batas itu dihapus karena Pasal 222 dianggap bertentangan dengan Pasal 6A (2) UUD 1945 dan dianggap tidak mencerminkan bentuk demokrasi.