Moda transportasi udara merupakan salah satu pilihan utama masyarakat Indonesia dalam melakukan dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia, karena dianggap lebih efektif, efisien dan cepat dibanding moda transportasi lainnya sebab teknologi yang dimiliki moda transportasi udara dianggap lebih canggih dan lebih aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2009 Pasal 327 ayat 1 bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau unit Penyelenggara Bandar Udara wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan Program Keamanan Bandar Udara disetiap bandar udara dengan berpegangan pada Program Keamanan Penerbangan Nasional. Terkait hal tersebut pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Perbangan Nasional menegaskan bahwa keamanan penerbangan pada suatu bandar udara menjadi tanggung, jawab dari Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara. Untuk melindungi keamanan dibandar udara, Kepala Bandar Udara wajib mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan sebagai daerah keamanan bandar udara serta menetapkan jalan masuk (access control poin) dan dilakukan pengendalian jalan masuk. Pengendalian jalan masuk berupa, penggunaan pintu masuk dan ijin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas (DKT) bandar udara. Tanda ijin masuk merupakan tanda ijin yang digunakan untuk memasuki Daerah Keamanan Terbatas (DKT) di bandar udara yang disebut dengan pas bandar udara. pas bandar udara diberikan kepada orang yang memiliki kepentingan atau yang melakukan operasional dibidang penerbangan sesuai dengan Prosedur Penerbitan Tanda Ijin Masuk (Pas Bandar Udara) berdasarkan regulasi yang berlaku.