Tindakan penggunaan nomor telepon orang lain sebagai jaminan pada aplikasi pinjaman online tanpa persetujuan menimbulkan kerugian terhadap pemilik dari nomor telepon tersebut, jika penerima pinjaman tidak mampu memenuhi kewajibanya untuk membayar cicilan hutang, maka pemilik nomor telepon yang digunakan sebagai jaminan akan ditelepon oleh pihak aplikasi pinjaman online dan tidak jarang pemilik nomor telepon yang digunakan sebagai jaminan mengalami terror yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman online. Secara umum terkait pengaturan terhadap perlindungan data pribadi diatur dalam hukum Indonesia dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikBerdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengangkat 2 permasalahan, yaitu: Bagaimanakah Pengaturan Hukum Nomor Telepon Orang Lain Sebagai Jaminan Dalam Aplikasi Pinjaman Online? Dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nomor telepon orang lain sebagai jaminan pada aplikasi pinjaman online?Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, pada penelitian ini akan dikaji terkait kekaburan norma pada pada pasal 26 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum aplikasi pinjaman online terhadap nomor telepon orang lain sebagai jaminan diatur dalam Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan hukum terhadap nomor telepon orang lain sebagai jaminan pada aplikasi pinjaman online, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam pasal 26 huruf a.