Tahun 2003 merupakan awal periode reformasi keuangan ditandai dengan terbitnya Undang-undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah merubah paradigma pengelolaan keuangan negara. Setelah itu Indonesia menganut sistem penganggaran berimbang, dengan mengandalkan utang menutup defisit dalam penganggaran tersebut, selain itu juga memiliki banyak kekurangan dalam pencatatan mengenai utang dan aset pemerintah. Oleh karena itu, untuk perbaikan pelaporan keuangan pemerintahan maka pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan Keuangan Pokok terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan". Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penyusunan Karya Ilmiah ini adalah melakukan peninjauan serta membandingkan kesesuaian antara teori kebijakan atas Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional pada KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.