Dalam Pasal 1 ayat (4) Prekursor Farmasi zat bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi industri farmasi, produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potassium permanganat. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai isu hukum yang diangkat yakni Pelanggaran Prekursor pada remaja di Indonesia, dan Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan tentang penanggulangan masalah prekursor serta jenis pidana yang digunakan dalam menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan prekursor khususnya di kalangan remaja. Prekursor baru diatur dalam Keputusan Menteri, sehingga pelanggar umumnya hanya diberikan sanksi administratif dihukum,disita semua aset, dan jika ditemukan bukti terkait pendirian laboratorium ilegal, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB 1988; UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; Kepmenkes No.890 Tahun 1997 tentang Prekursor Narkotika; Kepmenkes No.917 Tahun 1997 tentang Prekursor Psikotropika.