Sengketa tanah masih banyak yang terjadi di Indonesia, karena banyak faktor, yang paling umum disebabkan oleh pemilik tanah tidak menjaga patok tanda batas yang menjadi kunci utama dalam batas tanah, selain itu terdapat juga masalah tumpang tindih kepemilikan tanah yang disebabkan semakin sedikitnya tanah yang tersedia sedangkan semakin banyak orang yang butuh akan ruang dan tanah dengan kepentingan masing-masing. Penyelesaian sengketa tanah tidak mesti memakai solusi hukum atau pengadilan, melainkan pemerintah telah memberikan jalan alternatif melalui mediasi di Kantor Pertanahan terdekat, jalur non pengadilan tersebut atau istilahnya Alternative Dispute Resolution (ADR). Penulis mengambil kajian seberapa besar peran Kantor BPN Kabupaten Buton Selatan dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur mediasi. Nantinya di Kantor BPN akan memberikan alternatif mediasi saat terjadi sengketa tanah dengan cara mempertemukan kedua pihak yang berselisih, namun disini pihak BPN tidak membuat suatu keputusan yang merugikan sebelah pihak, akan tetapi memberikan win-win solution kepada para pemilik tanah yang berselisih. Apabila dalam keputusan mediasi tidak menemukan sebuah kesepakatan, maka jalur pengadilan harus di tempuh oleh pihak yang bersengketa, namun nantinya mereka akan menghabiskan banyak uang untuk menangani semuanya termasuk keperluan yang di butuhkan di pengadilan. Hal tersebut merupakan hak setiap orang apabila jalur mediasi dirasa tidak menghasilkan kata sepakat