Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang cukup fenomenal. Hal ini didasari oleh aspek- aspek yang meliputinya baik dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun produk yang dihasilkannya. Pemilu 2019 merupakan pemilihan untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan sekaligus pemilihan calon Presiden / Wakil Presiden RI. Berdasarkan produk yang dihasilkan tersebut, menunjukan kompleksitas baik proses maupun hasilnya, dan ini berarti kompleks pula kebutuhan untuk mengawasinya. Sisi pengawasan jelas menjadi ranah Bawaslu dan dalam konteks ini adalah Bawaslu Kabupaten Pemalang. Peran pengawasan menjadi cukup strategis, penting dan wajib untuk dilakukan untuk menjaga keberlangsungan maupun keberhasilan Pemilu 2019 tersebut. Bawaslu Kabupaten Pemalang jelas memiliki ranah pengawasan dan secara awal dibuktikan dengan adanya beberapa sengketa – sengketa yang kemudian diproses. Bawaslu dalam hal ini bekerja berlandaskan UU No. 7 tahun 2017 dan dengan jelas mengatur tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu. Bawaslu sebagai tiang utama pengawasan penyelenggaraan Pemilu salah satunya memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 1). Pelanggaran Pemilu dan 2). Sengketa proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten Pemalang, dalam hal ini jelas berupaya untuk berperan sesuai amanat Undang-Undang dalam menangani berbagai sengketa Pemilu 2019. Tentu saja menarik untuk dikaji karena Pemilu 2019 sebagai pemilu multi ouput memiliki kompleksitas penyenggaraan bermuara pada sengketa yang relatif beragam pula. Kajian akan di fokuskan pada melihat peran Bawaslu dalam menangani pemilu, kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan sengketa ataupun ketegori sengketa yang menonjol dalam pemilu 2019.