ABSTRAKKetentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang outsourcing pada akhirnya diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK mengeluarkan putusan No.27/PUU-IX/2011. Putusan MK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang pelaksanaan Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 dan juga disertai dengan SE lainnya yang mengatur tentang outsourcing. Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penghambat perlindungan jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja outsourcing di Kota Cirebon. Metode yang digunakan penulis yaitu bersifat Yuridis Normatif, yakni objek penelitian dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan ini. Untuk hasil penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourching di Kota Cirebon tidak sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan dan syarat-syarat outsourcing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.