Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai lembaga yang menyelenggarakanprogram jaminan sosial bagi masyarakat di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Setiap warganegara memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan dan hak-hak asasitersebut wajib untuk dipenuhi, salah satunya adalah hak asasi manusia di bidang kesehatan. Programjaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS merupakan bentuk tanggung jawab negara danupaya pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia di bidang kesehatan, sebagaimana yangdiamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) danpasal 34 ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatanyang layak dan negara bertanggung jawab atas penyediaan hal tersebut. Program jaminan kesehatanyang diselenggarakan oleh BPJS belum berjalan sebagaimana mestinya, masih terdapat banyak prodan kontra terhadap pelaksanaan pelayanan dan fasilitas kesehatannya. Tujuan penulisan karya ilmiahini adalah untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimalmungkin untuk memenuhi hak asasi manusia di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.