Kedudukan warga Negara di dalam hukum akhir-akhir ini menjadi sorotan. Penyelesaian hukum diindonesia pada saat ini selain diselesaikan melalui peradilan umum juga ditempuh dengan menggunankan peradilan koneksitas. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer bersama masyarakat sipil ataupun sebaliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yang terdapat dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan peradilan koneksitas serta pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan warga Negara didalam hukum serta pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta jenis penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persamaan kedudukan warga Negara di dalam hukum berkaitan dengan peradilan koneksitas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengadilan koneksitas masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, penulis memberikan saran agar dilakukan pengujian kembali peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan peradilan koneksitas sehingga kedudukan warna negara baik masyarakat sipil maupun prajurit militer mendapatkan hak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan.