Salah satu cara memperoleh tanah adalah melalui jual beli. Jual beli hak atas tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997. Di dalam peraturan ini jual beli tanah harus dilakukan secara tertulis yakni dilakukan dihadapan PPAT dan kemudian untuk didaftarkan di BPN. Berdasarkan hasil observasi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, terlihat bahwa pelaksanaan jual beli tanah masih dilakukan secara di bawah tangan, hal ini karena lebih mudah dilakukan oleh masyarakat dalam melaksanakan jual beli tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan mengapa masyarakat Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah masih banyak yang tidak melakukan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT serta akibat hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Air Sebakul yang sudah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder serta data tersier. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data-data yang tersajikan untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dideskripsikan berdasarkan norma hukum yang mengaturnya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, masih terdapat jual beli tanah secara di bawah tangan, hal ini dikarenakan keterbatasan biaya karena biaya mahal, prosesnya cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Akibat hukum dari jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sah secara hukum tetapi jual beli hak atas tanah tersebut tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk melakukan perubahan data dan balik nama pada sertifikat mengenai kepemilikan hak atas tanah tersebut karena tidak memenuhi syarat yang tertuang pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk legalitas jual beli harus melalui Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), untuk selanjutnya dilakukan proses balik nama.