Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dengan menerapkan keadilan bagi setiap kepentingan umat manusia. Dan salah satu Implementasimya didalam kehidupan sehari-hari adalah upaya penegakan hukum didalam internal Polri, yang mana tujuannya adalah untuk membentuk Polisi yang Profesional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai abdi negara. Tugas pokok Polri sendiri diatur didalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Harkamtibmas, Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat serta melakukan Penegakan Hukum. Dengan Tugas dan wewenang yang begitu besar serta kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi akan sangat mungkin terjadinya penyimpangan perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan dan perilaku negatif. Penyimpangan Perilaku anggota Polri ini akan menghambat kinerja polri serta dapat menurunkan angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran anggota Polri, Upaya Penegakan Hukum Internal Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya Profesionalitas dalam pelaksanaan tugas pokok Polri terutama di Polres Bangka Selatan. Penelitian ini akan menganalisis “dampak dari penegakan hukum internal polri di Polres Bangka Selatan”, Penelitian ini merupakan penelitian hukum nomatif yang bersifat deskriptif analitis.