Pemilihan Umum yang dimulai di Indonesia pada tahun 1955 dan sudah beberapa diadakan pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan sekarang mulai ada perkembangan dengan adanya pemilihan kepala daerah mulai dari tingkat provinsi yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian di tingkat kabupaten dan kota ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sampai kepada desa atau dusun yang dilakukan pemilihan secara langsung. Dewasa ini tidak sedikit kita melihat banyaknya pertentangan bahkan sampai kepada perpecahan. Seharusnya pemilihan umum sebagai wujud reformasi membuat perbedaan itu sebagai persatuan bukan membuat perpecahan dan pertikaian yang berkelanjutan, sebagai contoh perbedaan calon presiden saja mulai dari Pemilu 2014 sampai sekarang masih terasa adanya perpecahan tersebut yang merusak dan mengusik persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tinggal sebutan sebagai semboyan tapi tidak ada pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air lagi. Sedikit isu dan kabar angin bisa meruntuhkan bangunan kokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperhatikan bagaimana dampak di tengah masyarakat yang berkaitan dengan friksi dalam inkompabilitas pemilu dan demokrasi serta mencari solusi cerdas untuk masalah tersebut.