E-Government memiliki korelasi dengan penggunaan teknologi informasi oleh institusi pemerintah yang memiliki kemampuan dalam proses transformasi kehumasan dengan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah lainnya (Akbar, 2021). Pemahaman ini tentunya mengacu pada skema tata kelola Indonesia di era teknologi 4.0, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan publik harus mampu mengikuti perubahan perkembangan teknologi informasi sehingga dapat menampung segala aspirasi masyarakat dengan cepat dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government berdampak pada aspek civil society. Pada penelitian ini, saya menggunakan teori civil society dari Dwi Lestari dan Parmudi yaitu civil society sebagai ruang publik, sehingga perlu dilihat daya dukung ruang publik tersebut terhadap terjaminnya aktivitas masyarakat dalam menampilkan berbagai keluhan secara simbolik, resistensi pragmatis, dan resistensi simbolik-pragmatis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik dokumentasi dan mengolah data dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan E-government melalui aplikasi Tangerang live menjamin terciptanya ruang publik penyampaian keluhan secara simbolik, ruang publik penyampiannya resistensi pragmatis dan ruang publik penyampiannya resistensi simbolik-pragmatis