Pelanggaran pidana, adalah suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Hukum diindonesia merumuskan berbagai macam perkara yaitu hukum pidana, perdata dan khusus. Dalam peradilan hukum pidana, lembaga peradilan militer memiliki sumber hukum sendiri yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer KUHPM diartikan sebagai hukum pidana militer secara materiil. Sebagai mana yang telah kita ketahui bahwa perkara pelanggaran asusila masuk kedalam lingkup hukum pidana. Dalam karya ilmiah ini, kami akan menyajikan analisis penyelesaian perkara tindak pidana asusila pada Putusan DILMIL III 18 AMBON Perkara Nomor : 41-K/PM.III-18/AD/VII/2022.1 Pembuatan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan studi kepustakaan sebagai tekhnik pengumpulan datanya. Hasil pasal 281 ke-1 KUHP pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan Perundang-undangan lain dijatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Dalam konteks militer, hubungan diluar nikah ataupun nikah siri yang terjadi antara anggota TNI dengan seorang wanita dewasa yang meskipun keduanya secara sadar dan didasari oleh suka sama suka tetap masuk dalam ranah pelanggaran kejahatan asusila dengan dalil pelanggaran disiplin militer dan menodai nama baik dan kehormatan kesatuan dan citra TNI sehingga dapat dipidanakan.