Kajian ini difokuskan pada bagaimana KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan (KUHP). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif yang memasukkan perbandingan hukum, doktrin, yurisprudensi, asas-asas hukum, dan norma atau standar dasar sebagai obyek kajiannya. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi sekunder, yaitu informasi kepustakaan (library research). Kajian yang bersifat analitis dan deskriptif serta mencermati peraturan perundang-undangan tentang Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan ini, memaparkan, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat. Tujuan pertimbangannya adalah hukuman retributif, keadilan sosial, pencegahan, dan perlindungan kepentingan anak muda yang melakukan kejahatan kekerasan. Aturan Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur bagaimana hukum diterapkan terhadap anak. ketika hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai anak pelaku tindak pidana telah terpenuhi dan dimana anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.