Penegakan hukum ialah komponen signifikan dari sistem hukum di Indonesia, maka perlu diupayakan tindakan preventif dengan waktu yang panjang dan sistematis. Dalam Pasal 55 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberlakukan otorisasi pidana terhadap korporasi, khususnya pemberi upah yang tidak membayar iuran BPJS bagi pekerjanya. Meskipun ketentuan pidana UU BPJS telah terpenuhi, namun pemberi pengupahan di sektor publik tidak dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan sanksi pidana terhadap pemberi upah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memungut dan menyetor iuran kepada BPJS. Pada penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitik. BPJS bisa memintai pertanggungjawaban secara pidana baik kepada pemberi upah sebagai subjek hukum maupun sebagai pelaku pelanggaran.