Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum di perairan Indonesia yang tumpang tindih akibat belum terbentuknya penegakan hukum terpadu yang berdampak terhadap pelaku usaha. Manfaat Karya Ilmiah ini adalah untuk dijadikan sebagai masukan bagi pembaca, pihak Akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang luas, sebagai negara yang memiliki laut luas tentu Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan hukum dilaut seperti halnya Illegal fishing, Penyelundupan barang terlarang, Penyelundupan manusia, bajak laut dan lain sebagainya. Untuk menjaga wilayah laut tersebut Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli dilaut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementrian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementrian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP, Dirjen Bea Cukai, dan Bakamla. Lembaga-lembaga inilah yang melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Dengan banyaknya Lembaga ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional, kemudian oleh pengguna jasa pelayaran dinilai terlalu banyak lembaga yang mengurusi sehingga membuat bingung serta mengakibatkan kerugian pada pihak pelaku usaha. Untuk mengatasih hal tersebut sudah saatnya Indonesia memiliki Lembaga penegakan hukum terpadu seperti halnya negara luar.