Indonesia adalah Negara Maritim sekaligus Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia bahkan di dunia.Indonesia juga memiliki kareakteristik laut yang unik yang di gunakan sebagai alur transportasi baik Nasional maupun Internasional. Pentingnya fungsi laut maka perlu adanya penegakan hukum di laut yang baik untuk mempertahankanya. Namun penegakan hukum dilaut dalam yuridiksi nasional indonesia belum tertata secara baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap kewenangan dalam pengaturan terkait keamanan kemaritiman nasional yang saling tumpang tindih antar lembaga seperti Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). dalam penulisan ini akan menganalisis lembaga negara yang menjadi Coast Guard di indonesia. Terkait masalah penegakan hukum di wilayah perairan laut tidak dapat dilaksanakan dengan baik ini disebabkan oleh ketidak harmonisan antara peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan Undang-Undang. Dalam pengertian bahwa penelitian ini berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menjadi dasar Hukum bagi KPLP serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang menjadi dasar hukum bagi BAKAMLA