Sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, data sekunder adalah data utama dalam penelitian ini, yakni diperoleh dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dan duitampilkan dalam deskriptif. Dari hasil penelitian ditemuka bahwa; (1) Penggunaan kuasa mutlak tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum terang, tunai, riil (Dinnar, FT, 2017). Sebab dalam aplikasinya, pengalihan hak atas tanah dengan menggunakan kuasa mutlak tidaklah menjadikan ketiga prinsip tersebut tidak dapat diterapkan; (2) Larangan penggunaan kuasa mutlak pada hierarki peraturan perundang-undangan ditemukan dalam PP No 24 tahun 1997, yang merupakan peraturan turunan dari UUPA. UUPA merukapan bidang hukum yang mengatur secara khusus segala permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Lagipula dalam Pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan terikat dengan ketentuan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penafsiran antara PP 24 tahun 1997 dengan KUHPerdata tidaklah bersifat lex derogat, melainkan lex spesialis.Sehingga secara substansif penggunaan kuasa mutlak tidak absah jika ditinjau dari prinsip hierarki peraturan perundang-undangan