Penelitian disajikan secara deskriptif dari hasil analisis kualitatif, dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Sekunder berkaitan dengan Akta Notaris dan pembuktian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa (1)Pada perkara perdata, kewajiban ingkar melekat pada sifat dan nilai akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga terhadap pemeriksaan terkait akta tersebut, telah tertuang pada akta yang dibuat oleh Notaris. Akan tetapi pada tingkat pemeriksaan sidang, Hakim berwenang untuk memanggil notaris sebagai saksi, apabila dianggap perlu untuk didengarkan langsung kesaksiaannya. Pada perkara pidana, kewajiban ingkar dikecualikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pemalsuan terhadap pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung, tindak pidana pencucian uang, dan berdasarkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. (2) Terdapat pengecualian Kewajiban Ingkar pada pemeriksaan pidan, yaitu atas (a) perintah pengadilan disebabkan karena adanya dugaan pemalsuan dari pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung, (b) Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPATK; dan ( c) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Pemeriksaan dilakukan oleh MKN melalui sidang kode etik sebagaimana yang dituangkan dalam Permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.