Pengelolaan pemerintahan tidak hanya menjalankan program rutinitas internal suatu badan atau lembaga, namun lebih dimaksudkan mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Begitu pula halnya dengan pemerintahan desa, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa tidak bisa berdiri sendiri atau berjalan sendiri, namun dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk menjalankan proses pembangunan yang akan atau yang sudah berjalan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa seperti lembaga RT, RW, PKK, KPM, LPMD, gapoktan maupun karang taruna merupakan wadah penyaluran aspirasi warga dalam meningkatkan dan mengembangkan peberdayaan masyarakat didalam pembangunan. Namun fakta dilapangan menggambarkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut hanya sebagai simbol, tidak berperan secara aktif dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa menyadari, bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan tersebut, maka proses pembangunan akan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan warganya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif melalui pendekatan induktif. Pengumpulan data penelitian melalui tehnik observasi, wawancara dan juga pendokumentasian. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pemberdayaan masyarakat di desa Sei nanjung tidak berjalan secara optimal, dimana lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desanya bersikap pasif dalam menggerakkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sudah terbentuk di desa Sei Nanjung.