Penelitian ini dilakukan menggunakan atau memakai pendekatan aturan normatif dengan menganalisis tentang jus constitutum hukum pidana dan pengertian jus constituendum hukum pidana. Informasi sekunder digunakan sebagai sumber informasi melalui penelitian hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Konsep hukum adat dalam hukum pidana yang berlaku (ius constitutum) bertentangan dengan standar dasar pasal 18 A dan pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang sifat integral hukum. standar Hukum Pidana sesuai dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Hukum Pidana tentang Pengakuan hukum umum dalam hukum pidana. (2) Hukum pidana yang berlaku mengikuti legalitas formil dalam arti asas legalitas hukum pidana, dimana isi hukum pidana, delik dan sanksi, harus sesuai dengan kata-kata dalam undang-undang tertulis, demikian juga dengan Hukum Pidana. Hukum KUHP dan pelanggaran dalam undang-undang khusus. Meskipun KUHP mengikuti legalitas substantif, Pasal 2 KUHP menyatakan, dengan demikian mengakui bahwa undang-undang itu ada sebagai undang-undang tidak tertulis. Lebih khusus lagi, pengakuan hukuman umum, pelanggaran umum dan sifat hukuman umum disamakan dengan kejahatan Kelas I.