Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan restorative justice dari perspektif struktur, substansi, dan budaya hukum (Teori Sistem Hukum Friedman). Penelitian bersifat empiris, dengan data primer sebagai data utama, diperoleh dari wawancara langsung dengan responden. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Struktur Polsek Kabangka dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (15 tahun) cukup memadai, baik dari kepangkatan maupun pendidikan serta pengalaman. Pengalaman sangat diperlukan dalam upaya mediasi. (2) Penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak di Polsek Kabangka didukung oleh substansi aturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, khususnya terbukanya kewenangan untuk melakukan diskresi. Sebab diversi sebagaimana yang diatur dalam Sistem Peradilan Anak, dilakukan melalui diskresi. (3) Pengaruh budaya dalam efektifitas penerapan restorative justice sangat signifikan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pendekakatan kebudayaan dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam penanganan kasus di Polsek Kabangka.