MUH. ALWY (2022) SEWA BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Karya Ilmiah thesis, Universitas Terbuka.
Full text not available from this repository.Abstract
Dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah ini. Karya Ilmiah berjudul : “Sewa Beli dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”.Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Univesitas Terbuka lebih khusus lagi kepada tutor pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.
| Item Type: | Thesis (Karya Ilmiah) |
|---|---|
| Additional Information: | 20222 |
| Uncontrolled Keywords: | Dalam praktek, perjanjian sewa beli ini ternyata memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian hal tersebut sering dipergunakan. Akan tetapi oleh karena perjanjian sewa itu merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata timbul persoalan apakah peraturan tentang sewa beli atau tentang sewa menyewa dalam KUH Perdata tersebut harus dipergunakan atau tidak.Seperti diketahui bahwa sampai sekarang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga sewa beli, sehingga mengakibatkan definisi yuridis untuk pengertian ini belum ada. Namun, di negaranegara tetangga yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, lembaga sewa beli atau Hire Purchase sudah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri misalnya, di Malaysia diatur dalam Hire Purchase Act 1967, dan di Singapura diatur dalam Hire Purchase Act 1969. Dengan demikian, lembaga Hire Purchase yang antara lain merupakan Purchasing with Payment on Instalment, pada hakekatnya tidak lain daripada “keep en verkoop op afbetaling” (sewa beli dengan pembayaran secara angsuran) yang merupakan variasi daripada perjanjian sewa beli secara biasa.Perjanjian sewa beli tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, oleh sebab itu disebut dengan perjanjian tak bernama.9 Dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa beli diserahkan kepada kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.Kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bergaining power yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi sehingga pihak yang lemah selalu dirugikan.Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus disebut dengan perjanjian bernama (benoemde atau nominaatcontracten) dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama (onbenoemde atau innominaat contracten). |
| Subjects: | Program Studi > 311 Ilmu Hukum S1 |
| Divisions: | Fakultas > Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) |
| Depositing User: | Karil Repository |
| Date Deposited: | 07 Dec 2023 07:43 |
| Last Modified: | 07 Dec 2023 07:43 |
| URI: | http://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/284 |
Actions (login required)
- View Item