Reformasi politik di tahun 1998 merupakan pintu gerbang bagi negara Indonesia guna dapat menuju adanya sejarah baru dalam dinamika politik negara yang tenutnya dapat berjalan seiring dengan adanya reformasi dalam birokrasi. Perubahan yang signifikan diharapkan terjadi pada tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, yang keduanya menyentuh berbagai adanya aspek dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Dalam rangka percepatan pelaksanaan dari reformasi dalam birokrasi yang ada di Indonesia ini dilakukan dengan baik, pemerintah telah melaksanakan sembilan program yang dilakukan guna tercapainya perubahan di delapan bidang yang mana tentunya akan menjadi tujuan utama dalam proses pelaksanaan dari grand design reformasi dalam birokrasi. Dimana salah satu dari bentuk implementasi adanya reformasi dalam birokrasi adalah inovasi birokrasi yang dilakukan dengan membuat seperti e-government yang tentunya akan membetikan adanya dampak pada terbangunnya kepercayaan yang terjadi diantara pemerintah dan warga negara untuk mencapai good governance yang fundamental. Jalan menuju reformasi birokrasi di Indonesia tidaklah mudah, dan ternyata tata kelola pemerintahan masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan kronisme. Artikel ini ingin menjelaskan mengenai peluang dan hambatan dari reformasi dalam birokrasi yang ada di Indonesia.