Patologi birokrasi merupakan penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural dan teknologikal. Sedangkan Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Patologi birokrasi merupakan kendala utama yang berakibat buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Indonesia dan hal itu masih dirasakan akibatnya oleh masyarakat atas perbuatan yang diterima dari aparatur pemerintah. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi pemerintah seperti prosedur kerja yang berliku liku, beban kerja tidak merata, lamban, tidak efisien, kaku, kurang transparan, perilaku korupsi, kondisi itu digambarkan sebagai birokrasi sakit atau patologi birokrasi. Fenomena patologi birokrasi yang masih sering terjadi yaitu perilaku korupsi. Patologi ini muncul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.