Kualitas Pelayan publik kerap menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melakukan peran nya di masyarakat, namun rendah nya upaya transparasi dan pemerintahan yang akuntabel dan juga pengaruh ketidak acuhan masyarat, memicu tidak sehat nya budaya birokrasi, kelangkaan leadership yang berkompeten dan berkomitmen untuk terciptanya pelayanan publik yang tanggap menjadi salah satu faktor dalam pemerintahan. dengan kondisi yang berubah-ubah organisasi pemerintah di tuntut statis mengikuti kesesuaian zaman. (Usman et al., 2020) mengatakan sistem pelayanan yang telah di implemantasikan sudah tidak mampu menjawab tuntutan publik. Ini di latar belakangi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang nyatanya belum memenuhi harapan yang sesuai di gagaskan, terutama dalam konteks pedesaan terdapat indikasi kelemahan kinerja pemerintah desa yang menarik untuk di teliti tentang bagaimana Komunikasi Aparatur Desa Benua Rantau Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap peningkatan pelayanan publik. Berangkat dari apa yang telah di jabarkan, penulis berkeinginan untuk meneliti tentang Komunikasi aparatur Desa terhadap pelayanan publik. Apa yang sekiranya sudah di upayakan sesuai fungsi dan prosedural namun tetap terhambat (dalam konteks pelayanan publik)