ABSTRAKUsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pelaku usaha baik perorangan maupun berbentuk badan yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu. UMKM ini merupakan salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia yang sudah terbukti tahan terhadap berbagai goncangan ekonomi. Selain mengurangi angka pengangguran, UMKM juga berperan penting dalam kontribusi perpajakan di Indonesia. sebelum tahun 2013 pengenaan tarif pajak UMKM berlaku aturan Pajak Penghasilan secara umum yaitu dikenakan PPh Pasal 25 baik bagi UMKM orang pribadi maupun badan. Namun ditahun 2013 pemerintah mulai menaruh perhatian tersendiri bagi UMKM dengan menyederhanakan tarif menjadi 1% dari omset melalui PP46/2013. Meskipun demikian aturan PP Nomor 46 tahun 2013 dikaji lagi oleh pemerintah sehingga ditahun 2018 tarif pajak turun menjadi 0,5% dari omset dengan terbitnya PP Nomor 23 tahun 2018. Tidak berhenti sampai disitu ditahun 2022 untuk membangkitkan kembali UMKM pasca pandemi, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 55 tahun 2022 dengan ketentuan bagi UMKM Orang Pribadi yang omsetnya dibawah 500jt tidak diwajibkan membayar pajak. Sehingga UMKM Orang Pribadi yang omsetnya dibawah 500jt pertahun hanya diwajibkan melakukan pelaporan omset melalui SPT Tahunan Paling lambat 31 Maret setelah berakhirnya tahun pajak.Tarif Pajak untuk orang pribadi selain UMKM yaitu menggunakan tarif Pasal 17 sesuai Undang- Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang akan dihitung dari Penghasilan bersih. Penghasilan bersih diperoleh dari penghasilan kotor dikurangi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Hasil Karya ilmiah ini menunjukkan adanya pendekatan keadilan pada PP (Peraturan Pemerintah) No.55 tahun 2022 dengan analisis pada batasan omset pengenaan tarif pajak final pada omset UMKM orang pribadi dan batasan PTKP sesuai tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan.