Perkembangan properti tanah dan/atau bangunan di Indonesia menunjukkan tren cukup positif. Idealnya, penerimaan pajak penghasilan final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau disebut dengan PPh Final PHTB berbanding lurus. Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran PPh Final PHTB wajib mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan penyetoran atau disebut dengan validasi SSP. Jumlah Wajib Pajak yang berpotensi untuk dilakukan penelitian material atas validasi SSP oleh KPP Pratama Raba Bima mengalami peningkatan yang signifikan selama empat tahun terakhir, namun realisasi penerimaan PPh Final PHTB mengalami fluktuasi. Data DJP menunjukkan persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2017-2021 juga bersifat fluktuatif. Jika kepatuhan formal belum optimal, ada keyakinan bahwa kepatuhan materialnya juga belum optimal. Kepatuhan material yang belum optimal diperkuat dengan fenomena penghindaran PPh Final PHTB. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlunya dilakukan penggalian potensi atas transaksi PHTB melalui kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai. Hasil penilaian ditindaklanjuti oleh Account Representative (AR) dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt). Dalam hal penggunaan tarif, nilai pengalihan yang dilaporkan, serta jumlah PPh yang disetorkan Wajib Pajak berdasarkan LHPt telah sesuai dengan aturan perpajakan, validasi PPh Final PHTB dianggap selesai. Namun, apabila belum memenuhi kewajiban, Account Representative segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).