Dalam menindaklanjuti amanat Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Peyerdehanaan Birokrasi di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan akselerasi pemetaan jabatan dari struktural ke fungsional pada tahun 2020. Perampingan birokrasi dilaksanakan di seluruh struktur pemerintahan pusat dan daerah, terimasuk Kementerian Keuangan. Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kemeneterian Keuangan telah melaksanakan amanat dan kebijakan tersebut dengan terciptanya beberapa jabatan fungsional salah satunya jabatan fungsional arsiparis. Sebagai salah satu jabatan fungsional yang menjalankan tugas dan fungsi organisasi dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), kebutuhan sumber daya manusia atas arsiparis menjadi urgensi yang perlu pendalaman lebih lanjut, terutama dari volume penugasan dan jumlah arsiparis yang tersedia. Tujuan dari penulisan ini agar dapat menganalisis kesesuaian tugas dan fungsi pengelolaan kearsipan dengan kebutuhan sumber daya manusia dalam jabatan fungsional arsiparis di lingkungan BKF. Selanjutnya, hasil penulisan dapat menjadi salah satu upaya pendukung dan pengembang dari penulisan lainnya yang terkait dalam kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan melalui jabatan fungsional arsiparis.