Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara di Indonesia. Berdasarkan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang diterbitkan oleh Tim Kementerian Keuangan, dapat diketahui bahwa di tahun 2023, pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015, tujuan dari Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan di bidang perpajakan mengalami perubahan. termasuk peraturan terkait sanksi administrasi berupa bunga yang timbul dari kekurangan pembayaran pajak yang ditemukan setelah proses Pemeriksaan Pajak. Tarif sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP mengalami perubahan dari awalnya 2% menjadi dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Atas perubahan tarif tersebut bahwa terjadi dampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Pemerintah telah berupaya menyusun peraturan dengan sebaik mungkin. Perubahan tarif atas sanksi administrasi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP menurut Penulis merupakan sebuah langkah konkrit dari pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan yang diundangkan telah sesuai dengan kondisi zaman dan seadil mungkin, selaras dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Dengan perubahan tarif sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP berdampak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Lebih lanjut, kepatuhan Wajib Pajak juga memiliki dampak bagi penerimaan pajak di Indonesia. Dengan demikian, tujuan dilaksanakannya pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, menjadi semakin efektif dengan adanya perubahan penerapan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi perekonomian.