International Mobile Equipment Identity atau yang biasa disingkat IMEI merupakan nomor unik yang melekat pada setiap telepon genggam. Nomor yang terdiri dari lima belas digit ini berisi informasi tentang jenis dan tipe telepon sekaligus dapat digunakan di bidang keamanan. Pemerintah memutuskan untuk melakukan validasi IMEI terhadap telepon seluler yang akan beredar di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai respon atas maraknya perederan telepon seluler tidak resmi di dalam negeri. Telepon seluler tidak resmi tersebut umumya dijual jauh di bawah harga resmi sehingga dapat mengganggu penjualan telepon seluler yang resmi beredar di dalam negeri. Selain itu, konsumen pun dapat dirugikan karena telepon seluler umumnya tidak dilengkapi dengan garansi. Langkah kebijakaan validasi IMEI ini diharapkan mampu meminimalisasi pemasukan dan peredaran telepon seluler ilegal di dalam negeri. Penelitian ini menganalisa penerapan kebijakan validasi IMEI khususnya di wilayah kerja Bea dan Cukai Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam pengendalian telepon seluler yang diterapkan oleh Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Bea Cukai Sumatera Utara.