Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meninjau ketaatan penatausahaan BMN pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut serta peran aplikasi yang digunakan. BMN perlu dilakukan penatausahaan secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang sering terjadi dalam penatausahaan adalah tidak dilakukannya inventarisasi BMN secara rutin yang berakibat penguasa barang tidak dapat memantau keberadaan BMN di bawah kekuasaannya. Selain itu, masih banyaknya salah kodefikasi barang yang terjadi menyebabkan informasi yang disajikan menjadi tidak valid. Informasi yang tidak valid tersebut akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan kedepannya. Di sisi lain, Kementerian Keuangan yang berperan sebagai Pengguna Barang sekaligus Pengelola Barang diharapkan dapat menjadi role model dalam hal penatausahaan BMN ini.Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan dengan dua orang pengurus barang dan satu orang pengelola sistem akuntansi BMN pada Satuan Kerja Kantor Pusat yang melakukan kegiatan penatausahaan BMN. Hasil penelitian menunjukan penatausahaan pada Satuan Kerja Kantor Pusat sudah sesuai dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dipedomani di Kementerian Keuangan.