ABSTRAKManajemen risiko merupakan bagian penting dari proses bisnis setiap organisasi. Tidak terkecuali bagi instansi pemerintah, manajemen risiko sudah diikutsertakan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Menjadi bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, LPDP menjadi salah satu unit instansi yang wajib melaksanakan manajemen risiko berdasarkan pada panduan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/KMK/01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Penulis mengangkat tema penelitian ini untuk menemukan pemahaman lebih mendalam terkait manajemen risiko dan penerapannya di dalam tata kelola LPDP. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, interviu, dan studi literatur. Tahapan proses manajemen risiko di LPDP terdiri dari pendahuluan, struktur dari manajemen risiko, proses pelaksanaan manajemen risiko, dan dokumen produk dari manajemen risiko. LPDP menetapkan di dalam proses manajemen risiko yang dilaksanakan pada tahap pertama adalah komunikasi dan konsultasi, tahap kedua berupa perumusan atas konteks, tahap ketiga yaitu identifikasi atas risiko yang ada, tahap keempat dilanjutkan dengan analisis terhadap risiko, tahap kelima evaluasi atas risiko, pada tahap keenam dilakukan mitigasi risiko, dan tahap terakhir berupa pemantauan dan reviu atas pelaksanaan. Untuk penelitian berikutnya dapat dilanjutkan dengan pengaruh pelaksanaan manajemen risiko dalam tata kelola LPDP terhadap performa organisasi.