Di Indonesia pajak memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan negara paling besar, yaitu memiliki kontribusi penerimaan APBN sekitar 70% sedangkan sisanya disokong dari sumber-sumber penerimaan lain. Karena kontribusi yang paling besar, maka penerimaan pajak menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berkontribusi dalam bentuk menjadi Wajib Pajak yang taat dan patuh menjalankan kewajiban perpajakannya demi penerimaan pajak yang mencapai target. Tetapi, dalam perjalanan menuju tercapainya penerimaan pajak, tentu tidaklah mudah. Penerimaan pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan sebagai CFO negara Indonesia.Direktorat Jenderal Pajak atau singkatnya disebut DJP bertanggung jawab penuh atas pencapaian penerimaan pajak setiap tahunnya. Langkah-langkah yang ditempuh DJP salah satunya adalah menghimbau para Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya secara taat dan patuh. Menghimbau Wajib Pajak dilakukan dalam bentuk penyuluhan pajak. Penyuluhan pajak diberikan tanggung jawab kepada penyuluh pajak dan penyuluhan dibagi menjadi dua jenis yaitu penyuluhan aktif dan penyuluhan pasif. Penyuluhan aktif berarti DJP yang mengundang para Wajib Pajak untuk diberikan edukasi perpajakan, sedangkan penyuluhan pasif adalah sebaliknya yaitu Wajib Pajak yang datang ke DJP untuk berkonsultasi perihal masalah perpajakannya. Meski tidak terlihat secara langsung dampak penyuluhan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, tetapi penyuluhan khususnya penyuluhan aktif adalah salah satu upaya penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak karena dengan diberikannya penyuluhan diharapkan Wajib Pajak menjadi paham akan kewajiban perpajakannya dan akhirnya menjadi Wajib Pajak yang patuh dan taat.