Sengketa Pajak sebagai akibat dari Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dewasa ini relatif meningkat terutama pada sektor usaha sawit. Dalam beberapa kasus sengketa pajak atas Ketetapan Pajak yang dikeluarkan berdasarkan Laporan Penilaian yang dibuat Tim Penilai DJP sesuai panduan teknis dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2017, terjadi variasi putusan banding. Penelitian menggunakan pendekatan analisis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan secara serta-merta berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai DJP sesuai SE-27/PJ/2017 dalam kegiatan pemeriksaan pajak yaitu Majelis Hakim memenangkan DJP dalam hal Wajib Pajak tidak kooperatif dalam meminjamkan dokumen/bila pembukuan dinyatakan invalid oleh Tim Pemeriksa DJP sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak terutang. Sedangkan putusan yang memenangkan Wajib Pajak yaitu apabila wajib pajak telah kooperatif dan memberikan seluruh data yang diminta DJP dalam pemeriksaan namun DJP tidak dapat membuktikan keterkaitan antara hasil Penilaian oleh Tim Penilai DJP dan pembukuan/data yang diberikan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlunya pengaplikasian yang tepat oleh jajaran internal DJP atas panduan dalam SE-27/PJ/2017 tersebut demi mengoptimalkan penerimaan negara.