Abstrak Penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, serta pelaku penyalahgunaan narkotika harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut dengan menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penerapan hukum pidana narkotika diidonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literature adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Analisis data dilakukan dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Narkotika Diidonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi upaya penanggulangan secara Non Penal Policy yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan). Upaya penanggulangan secara Penal Policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif (penindakan secara langsung). Represif (penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkotika. Serta Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika mengacu pada Peraturan BNN 11/2014 sebagai produk turunan dalam penerapan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih. Untuk itu harus terjadi sesuaian regulasi antara SOP panti rehabilitasi dengan peraturan pemerintah yang mengatur masalah rehabilitasi terhadap korban Narkotika. misalnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi terpadu dalam Pasal 58 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.