Berlakunya undang-undang baru tentang pertambangan mineral dan batubara dengan nomor 3 tahun 2020 membuat keberadaan pertambangan rakyat menjadi terancam. Pemberlakuan undang-undang ini memperberat proses perijinan untuk penambang-penambang kecil perorangan baik itu dari aspek perijinan ke pemerintah pusat, kriteria wilayah ekplorasi pertambangan yang semakin luas, dan juga kedalaman penggalian yang semakin tinggi dibandingkan undang-undang sebelumnya. Tujuan penelitian yang dilakukan secara hukum normative ini untuk melihat bagaimana keberadaan penambang-penambang rakyat dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2020 ini. Berdasarkan pengkajian terhadap Undang-undang yang dijadikan sebagai data primer penelitian dan juga dari jurnal serta buku yang dijadikan sebagai sumber daya sekunder diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pemutusan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan ijin pertambangan rakyat dan juga mengesahkan wilayah pertambangan rakyat yang kewenangannya diambil alih oleh pemerintah pusat, pemberianpihak yang memberikan ijin untuk wilayah pertambangan rakyat tidak jelas sehingga memiliki kerancuan hukum, pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat dan hanya berperan sebagai pengkoordinasi, dan hal ini menambah panjang alur birokrasi perijinan pertambangan rakyat dan bagi masyarakat kecil sangat sulit untuk dilakukan.